Nasional

Karena Sebut Bom Bekasi Pengalihan Isu Kasus Ahok, Eko Patrio Dipanggil Polisi

Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio [Foto : Liputan6]

SULAWESINEWS.COM, JAKARTA – Di tengah rapat paripurna, Kamis (15/12/2016), anggota Fraksi Partai Amanat Nasional DPR Yandri Susanto ‎interupsi. Dia menyinggung koleganya, anggota Komisi IV DPR yang juga Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) DKI Jakarta Partai Amanat Nasional (PAN) Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, dipanggil Bareskrim Polri terkait pernyataan di media sosial yang menyebutkan‎ penangkapan sejumlah terduga teroris yang merencanakan bom bunuh di Istana sebagai pengalihan isu kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

“Hari ini ada teman kita yang dipanggil oleh kepolisian karena komentarnya di media. Walau pun komentar itu belum tentu benar,” kata Yandri.

Yandri meminta polisi jangan reaktif dalam menanggapi kasus seperti ini. Dia mengingatkan anggota dewan dilindungi undang-undang.

Baca Juga:  Ketua DPRD Kolaka Utara Meninggal Karena Tusukan Benda Tajam

“Jangan sampai nanti anggota DPR komentar kita dipanggil. Apalagi kita anggota DPR dilindungi undang-undang,” tutur Anggota Komisi II DPR ini.

“Ya catatan itu adalah concern kita bersama. Jangan terlalu memudahkan, sebab anggota dewan adalah pejabat yang dilindungi,” ujarnya.

Direktur Tindak Pidana Umum Polri Brigadir Jenderal Agus Andriyanto mengonfirmasi pemanggilan tersebut.

“Kami sudah kirim surat ke dia (Eko). Hanya kan batasnya tiga hari, kalau dia datang hari ini, bagus,” kata dia.

Namun, Agus tidak menjelaskan secara detail perkara tersebut. Dia mengatakan akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan penyidik.

“Kami bakal layangkan klarifikasi dari ucapan yang disampaikan,” ujar dia.

Berdasarkan jadwal polisi, Eko dipanggil pukul 10.00 WIB. Namun hingga pukul 13.03 WIB siang tadi, yang bersangkutan belum datang.

Baca Juga:  Saat Mencangkul, Warga Temukan Tiga Bom Granat

Sementara itu, memang diketahui hari ini ada beredar surat yang ditujukan kepada Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dengan perihal ‘Undangan Interview’. Dalam surat tersebut, dijelaskan bahwa ada laporan polisi bernomor LP/1233/XII/2016/Bareskrim tanggal 14 Desember 2016 atas nama pelapor Sofyan Armawan tentang dugaan tindak pidana Kejahatan terhadap Penguasa Umum dan atau UU ITE yang dilakukan oleh seorang anggota DPR. Rujukan lain adalah surat perintah penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/1959-Subdit IXII/2016/Dit Tipidum tanggal 14 Desember 2016.  (Suara & Detik)

Editor : Yusdi Muliady

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top