Headline

Kisruh Soal BSPS, Pemuda & Mahasiswa Demo

Aksi demo pemuda dan mahasiswa, terkait BSPS [Foto: Asri Romansa]

Benarkah PU Tidak Bertanggung Jawab?

KOLAKA UTARA, SULAWESINEWS.COM – Lingkar Gerakan Pemuda dan Mahasiswa, hari ini melakukan aksi turun jalan untuk menyuarakan sejumlah dugaan kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, Kamis, (27/4/2017).

Dalam orasinya di bundaran tugu kelapa, Lasusua, ketua Lingkar gerakan pemuda dan mahasiswa, Emil Halim, meneriakkan adanya indikasi kuat terjadi tindak pidana korupsi di instansi Dinas Pekerjaan Umum, bidang Cipta Karya , Kabupaten Kolaka Utara.

Sehubungan soal itu, Koordinator lapangan, Ismu Sa’ad mengungkapkan ada sejumlah dugaan kasus korupsi di wilayah ini yang tidak tersentuh hukum.

Salah satunya adalah program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau lebih lazim dikenal program bedah rumah yang mnggunakan dana aspirasi (APBN) tahun 2016 silam.

Realisasi program, menurut ketua Lingkar Pergerakan Pemuda dan Mahasiswa, Emil Halim, menyebutkan adanya sejumlah pelanggaran. Seperti terjadinya mark up anggaran, manipulasi data dan peruntukan yang salah sasaran.

Baca Juga:  Diduga Berbuat Cabul, 2 Kepala Sekolah di Sultra Dicopot

Aksi turun jalan ini kemudian berlanjut ke DPRD Kolaka Utara, dan diterima oleh wakil ketua I, Surahman, S.Ag dan beberapa anggota komisi. Meski dalam rapat terjadi dialog yang berlangsung alot agar Kabid Cipta Karya, Taharuddin selaku ketua tim teknis program, agar dihadirkan.

Rapat lanjutan kemudian membahas sejumlah temuan hasil investigasi Lingkar Gerakan Pemuda dan Mahasiswa.

“Anggaran BSPS yang sedianya diperuntukkan bagi warga miskin di 9 Desa yang ada di Kecamatan Lasusua, malah dimanfaatkan oleh oknum yang terlibat dalam penanganan program tersebut,” ujar Emil.

Emil menyebutkan, ada indikasi jika Aparatur Sipil Negara (ASN) ikut  menerima dana tersebut. “Demikian pula terkait soal pencairan dana yang ditransfer langsung ke rekening penerima manfaat,” katanya.

Baca Juga:  Kebun Amblas, Kontraktor PLTMH Bakal Dituntut Ganti Rugi Lagi

Pada pertemuan itu, Taharuddin mengatakan, PU melalui bidang Cipta Karya hanya sebatas mengkoordinir program tersebut. Meski tidak dipungkiri jika memang terjadi sejumlah masalah, namun sudah disikapi. Dari sekian desa yang menerima bantuan, Desa Ponggiha dan Kelurahan Lasusua yang belum transparan terkait program tersebut.

Di akhir pertemuan, wakil ketua I, DPRD Kolaka Utara, Surahman, menegaskan akan menindak lanjuti adanya temuan Lingkar Gerakan Pemuda dan Mahasiswa yang terindikasi bermasalah.

“Belum bisa kita simpulkan, apakah nanti akan dibentuk tim investigasi, atau komisi terkait yang akan menelusuri, ataukah dibentuk panitia khusus (Pansus),” ujar Surahman.

Masalah ini nampaknya mulai mengerucut dalam rapat antara Lingkar Gerakan Pemuda dan Mahasiswa bersama DPRD saat itu. Sasaran selanjutnya akan diarahkan ke Koordinator Manajement Propinsi (KMP),  Koordinator Fasilitator (Kopas) dan Pasilitator Program.

ASRI ROMANSA

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top