Ragam

DPRD Sinjai dan Dinas Tanaman Pangan Membahas Pupuk Bersubsidi

SINJAI, SULAWESINEWS.COM – Komisi II DPRD Sinjai bersama Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan membahas pengadaan pupuk subsidi, Senin (21/1/2019).

Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi II Abd Salam Dg Bali, didampingi Ibrahim dan Fitrawati, serta anggota DPRD lainnya Evi Harviani, Mappiare, Jalil, Nurbaya Toppo, dan Andi Mappijanci, serta turut dihadiri Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Marwatiah, koordinator penyuluhan pertanian, masyarakat penerima bantuan pupuk serta kelompok tani pengadaan pupuk.

Abd Salam mempertanyakan adanya syarat lampiran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang harus dipenuhi petani untuk mendapatkan bantuan subsidi pupuk.

“Saya tidak habis pikir jika pupuk bersubsidi disalurkan hanya kepada petani yang mempunyai PBB saja. Sedangkan data menunjukkan bahwa petani sinjai yang memiliki PBB hanya sebesar 30 persen saja. Artinya ada nilai-nilai penghambat kepada sebagian besar petani Sinjai untuk tidak menerima subsidi pupuk,” kata Salam.

Baca Juga:  Bahas Penataan Arsip dan Perpustakaan, Komisi I DPRD Sinjai Gelar Rapat Bersama DPK

Hal tersebut ditepis Marwatiah. Dia mengatakan, pihaknya tidak pernah memberlakukan syarat tersebut. Menurutnya, penyaluran pupuk di Sinjai juga dipertanggungjawabkan ke KPK.

“Petani tidak harus melampirkan PBB, kami tentu saja mengkondisikan situasi petani. Mereka dapat melampirkan foto copy KTP atau KK saja jika tidak memiliki PBB. Adanya PBB sebagai syarat kepada petani hanya sebagai antisipasi pertanggungjawaban kepada pihak KPK,” ujar Marwatiah.

Salam kemudian memberi masukan ke intansi ini agar tidak terlalu menfokuskan imbauan KPK tersebut, Seharusnya yang menjadi prioritas utama adalah para petani.

Mengenai program pengadaan pupuk 2019, Salam juga mengimbau kepada para anggota DPRD agar mendengarkan aspirasi-aspirasi tentang kebutuhan petani untuk menjembatani penyalurannya.

Baca Juga:  Revisi Perda RTRW, Pemkab Sinjai Gandeng Universitas Bosowa Makassar

“Jika perlu, petani pun diminta agar memasukkan proposal dan akan ditindaklanjuti dari pemerintah provinsi sehingga tidak ada lagi alasan petani kekurangan pupuk bersubsidi,” ujarnya.

Hal senada disampaikan oleh Ibrahim. Dia mengatakan, pangan adalah kebutuhan pokok, oleh karena itu perhatian pemerintah kepada petani harus fokus, sehingga harga pangan dapat terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.

Meski adanya polemik syarat PBB untuk para petani ini, secara umum dinyatakan bahwa dua tahun terakhir penyaluran bantuan bersubsidi kepada para petani mengalami peningkatan yang signifikan. (Adv)

Click to comment

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT © 2015 - 2019 - PT SULAWESI MULTIMEDIA GRUP

To Top