DPRD Sinjai dan Dinas Tanaman Pangan Membahas Pupuk Bersubsidi

DPRD Sinjai dan Dinas Tanaman Pangan Membahas Pupuk Bersubsidi

Senin, 21 Januari 2019,

SINJAI, SULAWESINEWS.COM – Komisi II DPRD Sinjai bersama Dinas Tanaman PanganHortikultura dan Perkebunan membahas pengadaan pupuk subsidi, Senin (21/1/2019).

Rapat tersebut dipimpin KetuaKomisi II Abd Salam Dg Bali, didampingi Ibrahim dan Fitrawati, serta anggotaDPRD lainnya Evi Harviani, Mappiare, Jalil, Nurbaya Toppo, dan Andi Mappijanci,serta turut dihadiri Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan PerkebunanMarwatiah, koordinator penyuluhan pertanian, masyarakat penerima bantuan pupukserta kelompok tani pengadaan pupuk.

Abd Salam mempertanyakanadanya syarat lampiran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang harus dipenuhi petaniuntuk mendapatkan bantuan subsidi pupuk.

“Saya tidak habis pikir jikapupuk bersubsidi disalurkan hanya kepada petani yang mempunyai PBB saja.Sedangkan data menunjukkan bahwa petani sinjai yang memiliki PBB hanya sebesar30 persen saja. Artinya ada nilai-nilai penghambat kepada sebagian besar petaniSinjai untuk tidak menerima subsidi pupuk,” kata Salam.

Hal tersebut ditepisMarwatiah. Dia mengatakan, pihaknya tidak pernah memberlakukan syarat tersebut.Menurutnya, penyaluran pupuk di Sinjai juga dipertanggungjawabkan ke KPK.

“Petani tidak harusmelampirkan PBB, kami tentu saja mengkondisikan situasi petani. Mereka dapatmelampirkan foto copy KTP atau KK saja jika tidak memiliki PBB. Adanya PBBsebagai syarat kepada petani hanya sebagai antisipasi pertanggungjawaban kepadapihak KPK,” ujar Marwatiah.

Salam kemudian memberimasukan ke intansi ini agar tidak terlalu menfokuskan imbauan KPK tersebut,Seharusnya yang menjadi prioritas utama adalah para petani.

Mengenai program pengadaanpupuk 2019, Salam juga mengimbau kepada para anggota DPRD agar mendengarkanaspirasi-aspirasi tentang kebutuhan petani untuk menjembatani penyalurannya.

“Jika perlu, petani pundiminta agar memasukkan proposal dan akan ditindaklanjuti dari pemerintah provinsisehingga tidak ada lagi alasan petani kekurangan pupuk bersubsidi,” ujarnya.

Hal senada disampaikan olehIbrahim. Dia mengatakan, pangan adalah kebutuhan pokok, oleh karena ituperhatian pemerintah kepada petani harus fokus, sehingga harga pangan dapatterjangkau oleh semua lapisan masyarakat.

Meski adanya polemik syaratPBB untuk para petani ini, secara umum dinyatakan bahwa dua tahun terakhirpenyaluran bantuan bersubsidi kepada para petani mengalami peningkatan yangsignifikan. (Adv)

TerPopuler