Telan Anggaran Puluhan Miliar, ‘Gerakan Sapu’ Pertanyakan Transparansi Program Revitalisasi Kakao

Telan Anggaran Puluhan Miliar, ‘Gerakan Sapu’ Pertanyakan Transparansi Program Revitalisasi Kakao

Selasa, 05 Maret 2019,

KOLAKA UTARA, SULAWESINEWS.COM – Puluhan wargaKabupaten Kolaka Utara (Kolut), Sulawesi Tenggara (Sultra) yang tergabung dalam“Gerakan Suara Patowanua” (Gerakan Sapu) menggelar aksi unjuk rasa di KantorDPRD setempat, Senin (04/03/2019).

Aksi kali ini merupakan aksi lanjutan yang sebelumnya jugadigelar di Kantor DPRD beberapa waktu lalu.

Kedatangan mereka di Kantor DPRD tersebut, terkait program revitalisasikakao yang menjadi program unggulan Pemerintah Kolaka Utara yang masih menimbulkansejumlah masalah. Termasuk diduga tidak tepat sasaran di masyarakat.

Padahal, program tersebut menelan anggaran sebesar Rp 51miliar dari APBN, APBD maupun APBDES.

Meski juga rencananya akan dilakukan Rapat Dengar Pendapat(RDP) terkait program revitalisasi kakao tersebut, namun lagi-lagi menemuijalan buntu.

Karena pihak demonstran menolak untuk melakukan diskusilantaran tidak hadirnya sejumlah pihak yang terlibat di dalam program revitalisasikakao itu.

Anggota DPRD Kolaka Utara, Ansar Ahosa menjelaskan bahwapihaknya telah melayangkan surat kepada pihak yang berkompeten sesuaikesepakatan pada aksi sebelumnya. 

“Tapi mereka tidak hadir hari ini, dan Insya Allah kami akankembali melayangkan surat kedua. Tapi jika sampai surat ketiga, mereka tidakhadir lagi, kami akan melakukan pemanggilan paksa sesuai aturan yang berlaku,” ungkapAnsar Ahosa di depan pengunjuk rasa.

Sementara itu, ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Patowonua,Wawan SH menilai bahwa program revitalisasi kakao di Kolut tidak adanyatransparansi.

“Selama ini kami menilai tidak ada transparansi yang dilakukanoleh pihak dinas terkait dengan pihak kontraktor. Sehingga kami kesulitan untukmelakukan pengawasan terhadap program revitalisasi kakao ini,” ujar Wawan.

Ia pun sangat berharap pada pertemuan berikutnya, dinasterkait membawa (bukti) kontrak antara pihak kontraktor.

“Dengan melihat apa yang tertera dalam kontrak, maka kamidapat memastikan pelanggaran yang dilakukan pihak kontraktor. Kami juga telahmemegang beberapa bukti terkait program revitalisasi kakao, namun kami tidakdapat memastikan apakah temuan itu sebuah pelanggaran atau bukan. Karena dinasterkait seakan menyembunyikan regulasi terkait program revitalisasi,” jelasWawan

Sebelum membubarkan diri, peserta aksi kembali mengigatkan anggota DPRD agar pertemuan selanjutnya harus menghadirkan pihak tenaga ahli  dan kontraktor. Karena menurut mereka, penyaluran bibit kakao dinilai banyak yang tidak layak.

ANDI MOMANG

TerPopuler