Optimalisasi Pendapatan Daerah, Bupati Soppeng Teken MoU dengan Bank Sulselbar

Optimalisasi Pendapatan Daerah, Bupati Soppeng Teken MoU dengan Bank Sulselbar

Selasa, 09 April 2019,

SULAWESINEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Soppeng bersama PemerintahDaerah se-Sulawesi Selatan (Sulsel), melakukan penandatanganan MoU danPerjanjian Kerja Sama dengan pihak Bank Sulselbar dan Badan Pertanahan Nasional(BPN) di Hotel Four Point Sheraton Makassar, Selasa (9/04/2019).

Bupati Soppeng HA KaswadiRazak SE, menghadiri dan sekaligus melakukan penandatanganan tersebut yang disaksikanlangsung oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan,dengan Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah.

MoU dengan Bank Sulselbardalam rangka meningkatkan pendapatan daerah yang diimplementasikan melalui aplikasipajak dan retribusi secara online.

Sementara Perjanjian Kerja Samadengan BPN difokuskan kepada sertifikasi tanah/aset Pemerintah, pengintegrasiandata pertanahan dengan PBB perkotaan dan perdesaan, termasuk Bea Perolehan HakAtas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penggunaan data zonasi nilai tanah, sertaPendaftaran Tanah Sistemik Lengkap.

Basaria Panjaitan, dalamsambutan sekaligus arahannya mengatakan, kegiatan ini sebagaimana tertuangdalam Rencana Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi sesuai Perpres No. 54Tahun 2018 yang meliputi Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara, PenegakanHukum dan Reformasi Birokrasi.

Selain itu, adapun tujuandilaksanakannya pertemuan ini adalah untuk Pencegahan Korupsi melalui OptimalisasiPendapatan Daerah dan Penertiban Aset Daerah, dengan melakukan penandatanganannota kesepahaman antara Pemda dengan Bank Sulselbar dan Badan PertanahanNasional.

“Upaya pencegahan akan lebihbaik, dibanding penindakan dan kami berharap di Sulselbar ini tidak dilakukanupaya penindakan terhadap kasus-kasus korupsi,” ujar Basaria.

Bupati Soppeng, HA KaswadiRazak, sangat merespon baik dengan adanya kerja sama ini.

“Baik dengan Bank Sulselbarmaupun dengan Badan Pertanahan Nasional, sebab dapat mengoptimalkan penerimaandaerah dengan sistem online sehingga kebocoran dapat diminimalisir, selain itujuga dapat mendorong tata kelola keuangan yang baik serta tertibnya asetpemerintah daerah,” jelas Kaswadi.

Sementara itu, bentuk kerjasama KPK dengan BPN yakni membuat sertifikasi tanah pemerintah, koneksi host tohost untuk PBB dan BPHTB, penggunaan data bersama Zonasi Nilai Tanah (ZNT) danpendaftaran tanah sistemik lengkap.

Dalam kegiatan tersebut, KPKmelakukan fungsi koordinasi dan supervisi untuk mendorong optimalisasi tatakelola pemerintahan, sehingga bisa mengoptimalkan pendapatan daerah danmanajemen aset daerah. (Dian)

TerPopuler