Pensiunan Tidak Terima Gaji, Komisi I DPRD Sinjai Akan Temui BKN dan DPR RI

Pensiunan Tidak Terima Gaji, Komisi I DPRD Sinjai Akan Temui BKN dan DPR RI

Rabu, 19 Juni 2019,

SINJAI, SULAWESINEWS.COM – Komisi I DPRD Sinjai menggelar rapatdengar pendapat (RDP) bersama Kementerian Agama (Kemenag) Sinjai terkait denganadanya ASN Pensiunan Kemenag yang tidak mendapat gaji pensiun, Rabu(19/6/2019).

Kegiatan yangberlangsung di ruang rapat DPRD ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I A.Sabir, didampingi Wakil Ketua II DPRD Jamaluddin Asnawi dan dihadiri anggotaKomisi I M. Takdir, Tajuddin, H. Darwis, Zahra Usman, Muzawwir, H. RoslanKasubag TU Kemenag, Drs. Khaeruddin Analis Kepegawaian Kemenag.

Sabir yangmemimpin rapat ini menyampaikan bahwa pegawai ASN yang sudah mengabdi lalusudah di pensiunkan seharunya memang menerima gaji pensiun sehingga persoalanini harus didalami.

Hal senada jugadisampaikan Muzawwir bahwa permasalahan ini perlu dicarikan solusi. ”Masa ASNpensiunan yang sudah mengabdi cuma mendapatkan ucapan terima kasih dan tidakmendapatkan gaji pensiun,” katanya.

Sementara ituKasubag TU Kemenag H. Roslan mengaku prihatin dengan adanya permasalahan ini,pihak Kemenag sudah jauh hari mempertanyakan terkait permasalahan ini ke KantorWilayah Kementerian agama serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) Makassar danhasilnya cuma diberi penjelasan dari kantor tersebut.

“Yangmenjadi dasar saat ini pada peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentangmanajemen pegawai negeri sipil yang di dalam peraturan itu ditentukan jaminanpensiun diberikan kepada PNS yang diberhentikan dengan hormat karena mencapaibatas usia pensiun,” jelasnya.

Lebih lanjutRoslan menjelaskan, apabila memiliki batas kerja paling sedikit 10 tahunsehingga dari penjelasan itu melihat pihak bersangkutan di angkat CPNS denganperhitungan masa kerja 9 tahun 10 bulan sehingga akumulasi pada saat ini ia sudahmencapai 13 tahun.

“Tetapi BKNdalam penafsirannya berbeda dengan PP yang ada, ia berpedoman bahwa yangdihitung adalah masa kerja ASN bukan masa kerja yang dihitung berdasarkanpengangkatan yang bersangkutan sehingga sampai saat ini kita belum mengeluar.

Ia pun berharapsemoga permasalahan ini secepatnya bisa terselesaikan dan Komisi I bisamendalami permasalahan ini ke Pemerintah Pusat,” harap Roslan.

Sebelum rapatdiakhiri Sabir pun menarik kesimpulan bahwa Komisi I akan mencari, mengkajiserta akan melakukan konsultasi ke BKN dan DPR RI sebagai penentu kebijakan.

“Insya Allahkita akan tindak lanjuti dan kita akan melakukan konsultasi ke BKN serta DPR RIkarena DPR RI bertindak sebagai penentu kebijakan,” tutup Sabir. (Adv)

TerPopuler