Gara-gara Pajak, Ratusan Warga Kolaka Utara Berunjuk Rasa, Ini Tuntutannya

Gara-gara Pajak, Ratusan Warga Kolaka Utara Berunjuk Rasa, Ini Tuntutannya

Senin, 29 Juli 2019,

KOLUT,SULAWESINEWS.COM – Ratusan PedagangKaki Lima (PKL) yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Kaki Lima ( APKL) bersama sejumlahaktivis dan Mahasiswa Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), menggelar aksi unjuk rasa disejumlah titik di Lasusua, termasuk di kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kolaka Utara, Senin (29/7/2019).

Unjuk rasa tersebut terkait peraturan daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Pendapatan Daerah sebesar 10 persen, yang dinilai sangat memberatkan pelakuusaha kecil di daerah itu.

Aksi demonstrasi bergerak dari depan Masjid Agung Lasusua, menuju bundaran kelapa.

Selanjutnya massa aksi menuju halaman kantor Dinas pendapatan Daerah (Dispenda) dan di Kantor DPRD Kolut.

KetuaAsosiasi PedagangKaki Lima (APLK), Yunus, mengatakan bahwa Perda Nomor 5 Tahun 2013 yang saat ini diberlakukan saat ini, “sangat memberatkan bagi kami Pedagang Kaki Lima,” ungkapnya.

Dikatakannya, senafas dengan hal kebijakan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara untuk menegakkan Perda terkait pajak kepada pengelolarestoran, merupakan tujuan pembangunan didaerah itu.

“Namundari sisi lain,penetapan 10 persen bagi kami PKL sangatlah memberatkan, ini dapat mengganggu jalannya usaha yang berkesinambungan,” ujarYunus.

“Kamimenghormati sepenuhnya keputusanPemda Kolut. Namun sebagai warga negara yangmemiliki hak demokrasi, kiranya kami memiliki hak untukmeminta kebijakan kepada Pemda untuk kembali merembukpersoalan ini,”sambung Yunus.

Sementara itu, ada tiga tuntutan yang disampaikan pengunjukrasa. Pertama, mendesak kepada Pemda Kolaka Utara untuk merubah atau merevisi kembaliaturan yang telah dibuat.

Kedua, meminta kepada Bupati Kolaka Utara dan Dinas terkait untuk meninjaukembali peraturan Daerah yang telah memberatkan Pedagang Kaki Lima dalam menentukan besaran pajak yang ditarik kepadapelaku usaha.

Ketiga, Pedagang Kaki Lima sudah menjadi identitas budaya. Maka sudah seharusnya dilindungi dandiberdayakan, bukandisekat melalui peraturan Daerah yang sangat memberatkan.

“Walaupun pajakini yang dibebankan adalah untuk konsumen namun secara otomatis kami penjual akan menaikkanharga jualan. Di saatharga jualan naik,para konsumen sudah jarang lagi membeli jualan kami karena merasa mahal,”jelasnya.

KetuaPosko Perjuangan Rakyat (Pospera) Kolaka Utara, Muhammad Awaluddin, mengatakan seharusnya Pemerintah Daerah, eksekutif dan Legislatif beserta PKL dan aktivis, duduk bersamauntuk menyatukan persepsimengenai tentang restoran tersebut.

“Karenakata “restoran”, menjadi multitafsir kalau diberlakukan untuk PKL. PKL kayaknya tidak termasuk, setelah saya membaca tentang Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2013,” terangAwaluddin.

“Inikan tidak konsisten, karena kalau kita bicara Pedagang Kaki Lima,tidak ketemu dengan kata restoran. Dia tidak masuk dalam varian yang dituangkandalam Perda tersebut,”tambahnya.

Sementara itu, untuk menyampaikan aspirasinya diDPRD, pengunjuk rasaditerima oleh Ketua Komisi II,Buhari Djumas.

BuhariDjumas pun berjanji akan menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan mereka.

“Sayaakan menidaklanjuti apa yang menjadi tuntutan saudara-saudara, Insaya Allah, hari Rabu saya akan memanggil instansiterkait untuk mencarikan solusi apa yang menjadi tuntutan hari ini,” kata Buhari saat menerima perwakilanmassa. (Andi Momang)

TerPopuler