Nelayan Sinjai dengan Nelayan Barru Terlibat Konflik, Komisi II DPRD Sinjai Akan Temui Pemprov

Nelayan Sinjai dengan Nelayan Barru Terlibat Konflik, Komisi II DPRD Sinjai Akan Temui Pemprov

Selasa, 30 Juli 2019,

SINJAI,SULAWESINEWS.COM – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kabupaten Sinjai menggelar rapat kerja (Raker) bersama Dinas Perikanan terkaitpermasalahan nelayan Kabupaten Sinjai yang dilarang beroperasi di wilayahperairan Kabupaten Barru dan terkait TPI Higienis, Selasa (30/7/19).

Rapat yang berlangsung di ruang rapat DPRD Sinjai ini dipimpin oleh Sekretaris Komisi II Hj. Fitrawati didampingi Wakil Ketua Komisi IIIbrahim dan dihadiri Anggota Komisi II Mappiare, A. Mappijanci, Jalil, EviHarviani, Nurbaya Toppo, Sekretaris Dinas Perikanan M. Syamsir, Kasi PerikananMappakaya, Kepala UPTD TPI Lappa M. Yusuf, Kasi Perekonomian dan AdministrasiIrwan Syam.

Kepala seksi Dinas Perikanan Mappakaya menjelaskankronologi penyebab nelayan Sinjai dilarang beroperasi di perairan KabupatenBarru.

Ia menjelaskan bahwa ada konflik yang terjadi antaranelayan Sinjai dengan nelayan Barru, adapun yang dipermasalahkan yakni lampuset yang digunakan nelayan Sinjai terlalu terang sehingga menghasilkan produksiikan yang banyak dan menyebabkan nelayan Kabupaten Barru merasa iri sehingganelayan Sinjai diminta dipulangkan.

Adanya persoalan tersebut, nelayan Kabupaten Barrumembuat pernyataan yang menurut Mappakaya nelayan Kabupaten Barru membuat danmemutuskan surat pernyataan tersebut secara sepihak karena merugikan paranelayan Kabupaten Sinjai karena di dalam pernyataan tersebut salah satunyaberisi bahwa hasil tangkapan ikannya harus di jual kepada masyarakat Barrusendiri.

“Para punggawa Sinjai berharap Pemerintah DaerahKabupaten Sinjai bisa berkordinasi ke Pemerintah Kabupaten Barru melalui Dewansehingga nelayan Sinjai bisa beroperasi kembali tahun depan di perairanBarru,” harapnya.

Terkait dengan TPI Lappa Higienis Kepala UPTD Lappa M.Yusuf menyampaikan bahwa TPI Higienis belum berfungsi sebagaimana mestinyadikarenakan sarananya belum lengkap meskipun prasarana sudah ada tetapi saranabelum lengkap jadi belum bisa berfungsi seperti apa yang diharapkan.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Ibrahim mengatakan terkaitdengan nelayan tidak bisa beroperasi di Kabupaten Barru persoalan ini perlu adatindakan dari Pemerintah Daerah karena dengan kejadian ini terkesan adadiskriminasi kepada nelayan kita karena dilarang beroperasi disana denganadanya beberapa pernyataan tersebut,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi II Hj. Fitrawati mengakuprihatin dengan nelayan Kabupaten Sinjai, sehingga ia menarik kesimpulan bahwaKomisi II akan melakukan kunjungan ke Pemerintah Provinsi Sulsel dan memintauntuk dipertemukan dengan Pemerintah Kabupaten Barru agar persoalan ini dapatterselesaikan sehingga nelayan Sinjai dapat beroperasi lagi.

“Terkait dengan TPI Higienis komisi II bersama DinasPerikanan juga akan melakukan kunjungan ke Daerah yang mempunyai TPIHigienis,” jelasnya.

TerPopuler