95 Anggota BPD di Kolaka Utara Dilantik Serentak, Ini Harapan Bupati

95 Anggota BPD di Kolaka Utara Dilantik Serentak, Ini Harapan Bupati

Senin, 19 Agustus 2019,

KOLUT, SULAWESINEWS.COM– Setelah melalui pesta demokrasi pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)oleh Pemeritah Desa (Pemdes) di Wilayah Kabupaten Kolaka Utara (Kolut),Sulawesi Tenggara (Sultra) beberapa waktu lalu.

Sebanyak 95 anggota BPD yang terpilih dari SembilanKecamatan dilantik serentak oleh Bupati Kolaka Utara, Nur Rahman Umar, Minggu (18/08/2019),yang berlangsung di aula Kantor Bupati.

Nur Rahman Uman dalam sambutannya menyebutkan, BPDmerupakan perwakilan masyarakat yang mempunyai fungsi untuk membahas danmenyepakati rancangan peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa (Kades).

Selain itu, menampung aspirasi masyarakat serta melakukanpengawasan terhadap kinerja Kades.

“Berdasarkan fungsinya, BPD memiliki tanggung jawab besarterhadap peningkatan kinerja Kades dalam mensejaterahkan masyarakatnya,” ungkapNur Rahman.

Menurutnya, pelantikan ini merupakan ketentuan yang harusdilaksanakan dan dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.

“Sebelumnya peresmian (pelantikan) anggota BPD hanyadilakukan oleh para Camat. Namun karena keinginan kita untuk lebih mendekatkanhubungan komukasi dengan anggota BPD di Desa, maka peresmian kita laksanakan diKabupaten,” terang Bupati.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat, kata Nur Rahman,adalah tanggung jawab besar yang diembang oleh pemerintah desa dan pemerintahDaerah termasuk pemerintah pusat.

“Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi dan keterpaduanantara Kades dan BPD. Begitupun Pemda selalu membutuhkan saran dan masukandalam membangun kesejahteraan masyarakat. Keterpaduan antara Pemda dan Pemdessangat menentukan keberhasilan dalam membangun,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Nur Rahman mengaharapkan dalampelaksanaan Pilkades serentak tahun 2019, BPD dapat bersikat netral dan tidakmemihak pada salah satu calon Kades.

“Kita semua berharap nantinya pelaksanaan pilkades tahunini dapat berjalan dengan lancar, aman dan damai,” harapnya.

“Perlu juga saya ingatkan bahwa dalam menjalankan fungsidan tugasnya, BPD dilarang merugikan kepentingan umum serta mendiskriminasi wargaatau golongan,” sambung Nur Rahman. (AndiMomang)

TerPopuler