Gelar Rapat Nota Kesepakatan KUA-PPAS 2020, Fraksi Demokrat Kolut Kritik Revitalisasi Kakao dan Penataan ASN

Gelar Rapat Nota Kesepakatan KUA-PPAS 2020, Fraksi Demokrat Kolut Kritik Revitalisasi Kakao dan Penataan ASN

Selasa, 06 Agustus 2019,

KOLUT,SULAWESINEWS.COM – Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) dengan agenda penyerahan rancangan notakesepakatan antara Pemda dengan DPRD Kolut tentang Kebijakan Umum Anggaran danPrioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kolaka Utara Tahun 2020.

Dalam rapat paripurna KUA-PPAS itu, tenaga honorermendapatkan perhatian khusus dari politisi partai Demokrat Buhari Jumas S.KelM 

Hal itu disampaikan Buhari Jumas saat membacakanpandangan Fraksi, yang digelar di aula Kantor DPRD Kolut, Senin (5/8/2019).

Fraksi partai Demokrat itu menyebutkan, jika PemerintahKolut harus memperhatikan dan menaikkan gaji honorer tahun anggaran 2020,karena yang  selama ini dinilai tidak layak.

“Apalagi anggaran Dinas Pendidikan tahun 2020 dalamKUA-PPAS,  cukup besar yakni hampir Rp 65 miliar. Kami pikir ini dapatdigunakan untuk menaikkan gaji honorer kita ke angka yang layak,” ungkap Buhari.

Selain itu, calon Ketua DPRD Kolut 2019 ini menyinggung programrevitalisasi kakao yang telah menelan anggaran APBD Rp. 65 Miliar perlu mendapatatensi dari dinas terkait.

“Berdasarkan hasil pengawasan kami, terlihat bahwa sistempendataan kelompok tani sangat kacau. Penyaluran pupuk yang mubazir dan tidakterkelola dengan baik. Pengadaan bibit perlu diteliti karena kesepakatan rapatBanggar, bibit yang harusnya digunakan adalah F1 asli dari Bogor. Penyaluranbibitnya juga  tidak bagus dan bibit banyak yang tersimpan di rumahwarga,” lanjutnya.

Tak hanya itu, kata Buhari, proses penataan ASN lingkupPemkab harusnya mengacu kepada UU ASN, bukan atas dasar kepentingan politik,sehingga dapat mewujudkan tatanan pemerintahan yang baik dan tidak menimbulkankeresahan serta memberikan arah yang jelas tentang jenjang karir setiap ASNsecara adil, transparan, dan kredibel.

Selain revitalisasi kakao dan penataan ASN, Fraksi partaiDemokrat Kolaka Utara itu juga mengkritik kebijakan pemerintah terkait kegiatanlelang atau tender pekerjaan di Unit Layanan Pengadaan (ULP), agar dilakukansecara profesional dan transparan serta keberadaan tambang di Kolut yangdinilai ilegal dan tidak memberikan sumbangsih atas PAD.

“Sistem tender harus dilakukan secara profesional agar tidak pada sistem monopoli proyek. Jangan ada pengaturan yang menyebabkan tender hanya dimenangkan oleh kelompok tertentu,” harap Buhari. (Andi Momang)

TerPopuler