Puluhan ASN Nonjob di Kolaka Utara Temui DPRD, Ini Harapannya

Puluhan ASN Nonjob di Kolaka Utara Temui DPRD, Ini Harapannya

Senin, 05 Agustus 2019,

KOLUT,SULAWESINEWS.COM – Sebanyak 36 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dariberbagai instansi dan golongan menghadiri undangan rapat investigasi Panitia khusus(Pansus) hak angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka Utara(Kolut) Sabtu, (3/8/2019) lalu.

Dalam rapat investigasi yang dihadiri sembilan Pansus hakangket gabungan dari berbagai fraksi di DPRD Kolut dan 36 ASN terungkap berbagaikeganjilan yang semakin menguatkan asumsi Pansus jika mekanisme penonjoban 36ASN tersebut, yang dilakukan Pemkab Kolut terindikasi bertentangan denganUndang-undang ASN.

Ketua Pansus angket DPRD Kolut, Kanna SH MH, dalam rapatmeminta kepada semua ASN agar terbuka dan tidak takut untuk memberikanketerangan terkait persoalan yang mereka hadapi saat ini.

“Kami berharap kepada semuanya agar mau terbuka dantidak takut untuk memberikan keterangan kepada kami. Tidak usah ada yangditutup-tutupi karena persoalan ini suda diketahui oleh publik dan pertemuankita hari ini juga diliput oleh media,” ujar Kanna.

Saat ditemui usai rapat, Kanna mengungkapkan jikapertemuan itu merupakan tahap awal dari proses penyelidikan yang dilakukan olehPansus angket.

“Apa yang kami lakukan hari ini bukanlah rapat biasa.Tapi ini sudah masuk tahap awal dari kerja Pansus angket, yaitu tahappenyelidikan atau investigasi terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan PemkabKolut atas nonjobnya 36 ASN,” ungkap Kanna.

Selain itu, Kanna juga menyebutkan jika berdasarkan hasilpenyelidikan Pansus angket, kuat dugaan penonjoban terhadap puluhan ASN yang dilakukanPemkab Kolut tersebut, bertentangan dengan peraturan perudang-undangan yangberlaku.

Sementara itu, sekretaris Pansus angket Buhari Jumas S.Kel M.Si, menjelaskan jika visi bupati yang ingin mewujudkan masyarakat madanijustru bertentangan dengan fakta di lapangan.

“Masyarakat madani kan harus memperhatikan kinerja,kualitas, dan kemanusiaan. Tapi yang kita lihat justru bupati menggunakankekuasaannya untuk melakukan kezaliman dengan melakukan penonjoban terhadap ASNdi luar mekanisme,” jelasnya.

“Kita sudah mendengar langsung tadi informasi daribeberapa ASN yang nonjob, bahwa selama ini mereka tidak pernah melanggar peraturanperudang-undangan dan Pancasila. Mereka tidak pernah dipanggil dan di-BAP (BeritaAcara Pemeriksaan), kinerjanya juga bagus. Tapi kenapa mereka di-nonjob,”sambung Buhari.

Buhari menjelaskan, dalam sistem merit Undang-undang ASNjika seorang ASN ingin dimutasi maka dia harus dimutasi ke tempat yang seleveldengan tempat awalnya.

“Tapi faktanya, berdasarkan informasi justru ada ASN yangrangkap jabatan, juga ada ASN yang pangkat bawahannya lebih tinggi dariatasannya, ini kan tidak etis. Olenya itu kami berharap bupati sesegera mungkinmengembalikan ASN ke posisi semula,” ujar Buhari.

Di tempat terpisah, lrman, salah seorang ASN nonjobmenjelaskan bahwa mereka sadar jika proses mutasi atau nonjob merupakan hakbupati. Hanya saja, kata Irman, yang disayangkan mekanisme yang ditempuh PemkabKolut itu tidak sesuai dengan mekanisme perudang-undangan.

“Kami juga heran kenapa kami bisa di-nonjob, padahalselama ini kami tidak pernah melakukan pelanggaran, baik itu pelanggaran disiplinmaupun pelanggaran berat lainnya. Kami juga tidak pernah mendapat teguran, kinerjakami juga bagus,” jelasnya.

Oleh karena itu, Irman berharap kepada Pemerintah KabupatenKolaka Utara, agar mengembalikan mereka ke posisi semula.

Sekadar diketahui, penonjoban terhadap 36 ASN itu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 821.3/69 Tahun 2019, tertanggal 29 Mei 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Administratur Eselon IIIa dan IIIb di Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.

Meski demikian, namun penonjoban kepada 36 ASN itu didugaberkaitan dengan loyalitas mereka. Sebagaimana sebelumnya yang pernah dikatakanBupati Kolaka Utara, Nur Rahman Umar, bahwa loyalitas menjadi prinsip utama yangharus dimiliki aparaturnya.

Sebab jika ASN Kolut tak loyal pada atasan, maka sanksinonjob menanti.

“Harus seirama antara pemimpin hingga staf. Ibarat dalamkeluarga, anggap saya sebagai orang tua dan jangan durhaka atau jangan jadimaling kundang,” Demikian dikatakan Nur Rahman saat melantik 34 ASN pejabatstruktural lingkup Pemkab Kolut, Minggu (10/2/2019) lalu.

Nur Rahman saat itu, juga menjelaskan loyalitas tidak hanya diukur dari kinerja, namun bisa pula terkait hal kecil yang dianggap berpengaruh terhadap roda pemerintahan. (Andi Momang)

TerPopuler