Tertib Administrasi Pemerintahan, Pemkab Sinjai Gelar Sosialisasi Delineasi Batas Desa dan Kelurahan

Tertib Administrasi Pemerintahan, Pemkab Sinjai Gelar Sosialisasi Delineasi Batas Desa dan Kelurahan

Selasa, 27 Agustus 2019,

SINJAI,SULAWESINEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Sinjai menggelar SosialisasiDelineasi (penggambaran hal penting dengan garis dan lambang) batas desa dan kelurahandi Kabupaten Sinjai yang digelar di ruang pola Kantor Bupati Tanassang, Selasa(27/8/2019) pagi.

Acara yang berlangsung selama dua hari 27-28 Agustus dibuka oleh Asisten I bidang Pemerintahan Setdakab Sinjai, Dr. H. Mukhlis Ismamewakili Bupati Sinjai mendapat apresiasi yang tinggi.

Dalam arahannya, Mukhlis mengatakan sosialiasi ini memangsangat penting, khususnya bagi para kepala desa.

Selain bisa menambah wawasan serta pengetahuan kedepannya Kepala Desa di Sinjai mampu mengindentifikasi batas desa/kelurahan berdasarkan kesepakatan antardesa lain dalam bentuk peta kerja batas wilayah administrasi desa.

“Intinya lewat sosialisasi ini diharapkan prosespercepatan penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi desa yang telahdisepakati serta mendukung tertib administrasi kewilayahan di Sinjai bisa lebihbaik dan jelas” katanya.

Lebih lanjut disampaikan oleh Asisten I, dalam rangkapercepatan pembangunan pedesaan tersebut sesuai program pemerintah saat ini,yaitu pembangunan dari pinggiran atau desa, desa mempunyai kewenangan tertentuterikat dengan batas wilayah masing-masing desa. Pemerintah KabupatenSinjai menyambut baik dan mendukung kegiatan Delineasi Batas Desa /Kelurahan yang diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial tersebut.

“Penetapan dan penegasan batas Desa / Kelurahanmenjadi sangat penting. Ini juga salah satu petunjuk dalam memberikankejelasan dan kepastian hukum terhadap batas-batas wilayah. Makanya denganadanya sosialisasi ini akan tercipta tertib administrasi pemerintahan,”tambahnya.

Hal percepatan penataan penegasan batas wilayah diIndonesia memang di landasi dari regulasi yang di buat oleh pemerintah mulaidari Instruksi Presiden hingga Peraturan Menteri Dalam Negeri.

“Jadi ini bagian dari implementasi aturan yangdikeluarkan oleh pemerintah,  salahsatunya Permendagri nomor 45 tahun 2016 tentang pedoman penetapan dan penegasan batas desa,” ungkap KoordinatorBadan Informasi Geospasial (BIG), Dian Suradianto ST sembari menambahkan metodeyang digunakan adalah Metode Kartometrik.

TerPopuler