Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi, Pemkab Sinjai Sabet ‘Zona Hijau’

Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi, Pemkab Sinjai Sabet ‘Zona Hijau’

Jumat, 22 November 2019,

SINJAI, SULAWESINEWS.COM – SuratGubernur Sulawesi Selatan Nomor 60/Ortala Tanggal 17 Juli 2019 tentang hasilpenilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi kabupaten/kota tahun 2019menyatakan Pemerintah Kabupaten Sinjai berhasil menyabet zona hijau. Keberhasilanini di sampaikan langsung oleh Asisten III bidang Administrasi Umum Setda Prov.Sulawesi Selatan, Drs Tautoto Tana Ranggina saat menghadiri SosialisasiPercepatan Reformasi Birokrasi di Ruang Pola Kantor Bupati Sinjai, Kamis (21/11/2019)kemarin.

Menurutnya salah satu indikatorpenilaian itu berdasarkan hasil laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan ReformasiBirokrasi (PMPRB) yang merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaanReformasi Birokrasi yang dilakukan secara mandiri (self assessement) oleh jajaranPemerintah Kabupaten Sinjai.

“Dibanding beberapa daerahtetangga, Sinjai justru lebih selangkah lebih maju,” ucap Tautoto sembarimemuji kinerja Andi Seto Gadhista Asapa dan Hj Andi Kartini Ottong.

Bahkan apresiasi yang tinggi dikemukakanAsisten Tautoto mengajak secara bersama-sama dengan kemajuan Kabupaten Sinjaisaat ini untuk lebih mempercepat dengan tujuan bagaimana ke depan Sinjai bisamenjadi daerah pilot project percepatan reformasi birokrasi di SulawesiSelatan.

“Apalagi Sinjai saat ini diketahui berada di peringkat kelima di Sulawesi Selatan dalam halpenyelenggaraan reformasi bikrokrasi berdasarkan hasil Survei KementerianPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB),” katanya.

Satu hal mendasar yang ditegaskan mantan Kepala Badan Pendapatan daerah Prov. Sul-Sel era GubernurSyahrul Yasin Limpo itu, ada beberapa indikator penilaian yang menjaditantangan ke depan jika Sinjai ingin memenuhi syarat percepatan reformasi birokrasiselangkah lebih maju lagi.

Tautoto menyebutkan ada 8parameter aspek area perubahan yang mesti di lakukan oleh Pemkab Sinjai,diantaranya  aspek pengawasan,akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, SDM Aparatur, peraturanperundang-undangan, organisasi dan peningkatan pelayanan publik.

“Saat ini Pemprov Sul-Selmelakukan perbaikan pemerintahan atau Good Goverment dan sistem manajemenberdasarkan Perpres nomor 81 tahun 2010 tentang trend desain reformasibirokrasi. Nah di Sinjai kita berharap juga kalau 8 area perubahan kita bisalaksanakan atau minimal 5 parameter yang terpenuhi tersebut tadi yakin danpercaya Kabupaten Sinjai akan selangkah lebih maju diantara kabupaten/kota diSulawesi Selatan,” tandasnya.

Sementara Wakil Bupati Sinjai, HjAndi Kartini Ottong dalam sambutannya mengatakan aspek pengawasan merupakanaspek yang paling rendah, bahkan perlu mendapat perhatian yang segera dibenahi. Kartini juga menambahkan agar pencanangan zona integritas menujuwilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM)secepatnya dilakukan.

“Karena hal ini menjadipenghambat bahkan dapat mempengaruhi indeks penilaian reformasi birokrasi diKabupaten Sinjai,” tegas Wabup, A Kartini Ottong.

Sosialisasi yang di gelar selama2 hari mulai 21-22 November tersebut, di hadiri para kepala OPD, kabag dan  para camat se Kabupaten Sinjai. BagianOrganisasi dan tata laksana Setdakab Sinjai sebagai pelaksana kegiatanmenghadirkan beberapa narasumber masing-masing ketua tim akselerasi percepatanreformasi birokrasi Pemprov. Sulawesi Selatan, Prof. Dr. Sangkala, MA, KepalaBiro Ortala, Andi Mirna. (Adv)

TerPopuler