Kian Merajalela, Puluhan Perusahaan Tambang Ilegal di Kolut Beroperasi

Kian Merajalela, Puluhan Perusahaan Tambang Ilegal di Kolut Beroperasi

Sabtu, 30 November 2019,

KOLUT, SULAWESINEWS.COM – Aktifitas perusahaan pertambangan yang beroperasi di Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), Sulawesi Tenggara (Sultra), khususnya di Kecamatan Batuputih, kian merajalela.

Pemerintah Daerah mencatat, adasekitar 30-an perusahaan yang diduga beroperasi tanpa mengantongi dokumenresmi.

Bupati Kolaka Utara, Nur RahmanUmar, mengaku tak tahu menahu perihal nama-nama perusahaan yang tengahberoperasi tersebut. 

“Kalau perusahaan yang sayatahu ada sekitar 13 yang saya sinyalir ilegal,” kata Bupati usaimenghadiri pelantikan ketua DPRD Kolut, Jumat (29/11/2019).

Bahkan Nur Rahman menyebut, jikasemua perusahaan disinyalir melakukan aktivitas secara ilegal. Sebabmenurutnya, perusahaan tambang yang beroperasi belum pernah menunjukkan buktiresmi berupa dokumen administrasi kepada Pemda.

Bahkan sebelumnya, lanjut Bupati,Pemda pernah meminta kepada perusahaan agar menunjukkan semua dokumenadministrasinya.

“Namun sampai sekarang belumada dokumen administrasi yang masuk ke Pemda terkait aktivitas perusahaan tambangdi Kolut,” ungkap Nur Rahman.

Nur Rahman mengatakan, semuakewenangan terkait pertambangan ada di Provinsi. Namun pihak Pemda bersama DPRDakan tetap melakukan tindakan terhadap perusahaan yang diduga ilegal. 

“Kemarin ketua DPRD Koluttelah difasilitasi ketemu dengan dinas Pertambangan Provinsi dan meminta untuksegera ditindak lanjuti. Kalau untuk saya selaku Bupati, saya sudah menyurat keGubernur Sultra, Ali Mazi terkait adanya aktivitas tambang yang disinyalirilegal,” ujar mantan kepala dinas Pertambangan Kolut itu. 

Pada kesempatan itu, Ketua DPRDKolut Buhari menegaskan, sangat menentang aktivitas perusahaan aktivitastambang yang sifatnya ilegal.

“Kami juga sangatmengapresiasi ketika ada investor yang masuk di Kolut ini untuk mengembangkantambang yang sesuai dengan aturan perundang-undangan dengan memperhatikanlingkungan hidup dan sosial,” kata Buhari.

Buhari menjelaskan, berdasarkandata dari Dinas Pertambangan Provinsi, ada 9 perusahaan tambang yang telahmemiliki RKAB. Namun legalitas dalam hal pengiriman ore tidak ada.

Makan menurut Buhari, perusahaanyang belum memiliki legalitas pengirman ore telah melanggar Perbup nomor 13 danaturan perundang-undangan pertambangan maupun aturan lingkungan hidup.

“Kita sudah sampaikan ke Provinsi,setiap aktivitas perusahaan pertambangan yang masuk di Kolut hendaknyamendirikan kantor. Baik di ibu kota Kabupaten maupun di Kecamatan,” jelasBuhari. 

Untuk itu, Buhari meminta kepadapihak investor untuk saling terbuka dan melengkapi semua dokumen sesuai denganaturan perundang-undangan. Baik dalam bidang pertambangan, lingkungan hidup dantenaga kerja.

“Kami siap membantuaktivitas pertambangan ini. Jadi kalau ada keluhan dari masyarakat saya sudahmudah kita bertanya. Kalau ada yang legal tolong juga ditembuskan kepada kami.Karena kewenangan Kabupaten adalah melakukan monitoring pemantauan danpengawasan,” tegas Buhari. (AndiMomang)

TerPopuler