Benarkah 18 Pendamping Program Sembako di Bone Dapat Fee dari Supplier?

Benarkah 18 Pendamping Program Sembako di Bone Dapat Fee dari Supplier?

Selasa, 03 Maret 2020,

BONE, SULAWESINEWS.COM Dugaan kecurangan dalam pengelolaan barang Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang sekarang berubah nama menjadi Program Sembako di Kabupaten Bone mulai berhembus di ruang publik.

Informasi yang diperoleh, pendamping Program Sembako akan menerima fee (insentif) dari supplier pada penyaluran Program Sembako apabila para agen Program Sembako di desa di wilayah dampingannya mengambil barang (satu pintu) dari supplier.

Hal itu disepakati dalam rapat koordinasi (rakor) di salah satu Wisma di Kota Watampone beberapa waktu lalu.

Rapat tersebut dipimpin oleh pendamping Program Sembako dari Kecamatan Ajangale yang bernama Abdul Asis, dan dihadiri supplier bersama para pendamping Program Sembako yang berjumlah 18 orang.

Berdasarkan screenshot percakapan pesan whatsapp, telah disepakati para pendamping Program Sembako akan menerima fee mulai Rp 3 juta hingga Rp 4 juta per kecamatan sekali penyaluran.

Dalam kesepakatan itu, pendamping yang agen desanya utuh 100 persen mengambil barang dari supplier akan diberikan fee sebanyak Rp 4 juta.

Sementara pendamping yang masih ada 3 desanya yang tidak ikut (mengambil barang) di supplier akan diberikan Rp 3,7 juta.

Begitu juga pendamping yang masih ada tujuh agen yang tidak mengikuti satu pintu hanya diberi Rp 3 juta. Sementara pendamping yang agen desanya sama sekali tidak ikut di supplier tidak diberi insentif.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bone, HA Promal Pawi ST MSi, mengaku jika tidak mengetahui adanya kesepakatan itu.

“Kalau hal itu (kesepakatan), saya tidak tau. Darimana infomasinya itu kita dapat. Pertemuannya juga saya tidak ikuti,” ujar Promal Pawi saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (02/03/2020).

Promal juga mengatakan, pemberian fee ke pendamping mungkin saja itu rasa terima kasihnya dari supplier karena sudah membantu melakukan penyaluran di bawah.

“Soal kesepakatan fee antara supplier dengan pendamping, saya tidak tau itu. Mungkin saja supplier memberikan fee sebagai ucapan terima kasihnya ke pendamping. Tapi ini ada patokan juga ya sampai Rp 4 juta,” kata Promal yang didampingi Koordinator Daerah Program Sembako Kabupaten Bone, Akhirudin Hasdah.

Terkait hal itu, Abdul Asis yang dikonfirmasi melalui sambungan telepon seluler menyebutkan, jika pihaknya hanya meminta pengertian pihak supplier.

“Teman-teman kemarin itu, bukan mau menerima (fee). Kami juga tidak menilai-nilai, kami hanya meminta supaya perusahaan (supplier) setidaknya mengerti. Kami kan hanya digaji 500 ribu perbulan. Sementara beban kerja mulai dari pengantaran barang sampai menangani kartu bermasalah,” kilah Abdul Asis.

Dia menjelaskan, berdasarkan Pedoman Umum (pedum) penyaluran Program Sembako memang harus satu pintu, dan itu bukan hanya di Kabupaten Bone.

“Sekarang sistem satu pintu ini sudah berjalan, bukan hanya di Bone inikan 24 Kabupaten/Kota sudah menerapkan itu. Bahkan seluruh Indonesia,” jelas Asis.

Adapun rapat atau pertemuan yang hanya dihadiri 18 orang pendamping termasuk dirinya, Asis menyebutkan jika semua pendamping yang di Bone, semua diundang.

“Sebenarnya semua diundang. Saya kan di situ mengundang dalam hal saya dipercaya sama teman-teman sebagai Koordinator Kabupaten,” katanya.

Sementara menyangkut soal fee Rp 3 juta hingga Rp 4 juta per kecamatan sekali penyaluran, Asis membantah bahwa hal itu belum ada terealisasi (deal), karena di pertemuan itu baru sebatas kesepaham para pendamping.

“Kalau soal itu, saya bantah. Itu belum ada deal oleh siapapun. Kemarin itu, baru kesepaham di tingkat pendamping,” ucap Asis. (Tim)

TerPopuler