Lambatnya Penyaluran Program Sembako di Bone, DPRD Segera Bertindak

Lambatnya Penyaluran Program Sembako di Bone, DPRD Segera Bertindak

Selasa, 10 Maret 2020,

BONE, SULAWESINEWS.COMAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone akan turun ke bawah mencari tau apa masalah dan kendala sehingga penyaluran Program Sembako di Bumi Arung Palakka itu sangat terlambat.

Hingga hari ini, supplier CV Ana Anugrah yang selaku penyedia barang Program Sembako belum merampungkan pengiriman barang sembako kepada agen – agen di sejumlah kecamatan.

Keterlambatan ini membuat warga miskin yang masuk dalam Kelompok Penerima Manfaat (KPM) mengeluh.

Wakil Ketua DPRD Bone, Andi Indra Jaya SE menyadari kalau keterlambatan penyaluran bantuan tersebut karena adanya pergantian supplier baru dan sosialisasi perubahan nama dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menjadi Program Sembako.

Namun, politisi Partai Demokrat ini berharap, kedepannya hal seperti ini tidak boleh lagi terlambat.

Dikatakannya, Dinas Sosial (Dinsos) selaku leading sektor dari Kementerian Sosial harus cepat tanggap terhadap bantuan sosial tersebut.

“Kami dari pimpinan dewan juga mendorong Komisi IV tetap memantau jalannya penyaluran seperti bantuan PKH dan BPNT ini supaya tidak ada kendala di lapangan. Dan apabila ada kendala, harapan saya Kepala Desa yang menangani segera melakukan koordinasi dengan Komisi IV atau pimpinan dewan,” ujarnya.

Dengan laporan itu, lanjut Indra, akan menjadi catatan pihaknya untuk menyampaikan ke komisi IV untuk turun ke lapangan melihat secara langsung apa yang menjadi kendala di lapangan.

Karena sampai hari ini, pihaknya belum bisa mengetahui apa masalah di lapangan.

Disoal tentang pemanggilan Dinsos, pendamping Program Sembako dan Supplier, Indra belum mengarah ke arah sana (pemanggilan) sebelum mengetahui langsung apa kendalanya.

“Kami belum bisa memanggil Dinsos, pendamping dan supplier terkait keterlambatan ini sebelum mengetahui langsung apa kendalanya di lapangan,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pusat Study dan Advokasi Pemberdayaan Masyarakat (PUSDAM) Kabupaten Bone, mendesak pihak Kepolisian selaku Badan Pengawas Program Sembako untuk menindak langsung terkait keterlambatan penyaluran bantuan nasional tersebut di Kabupaten Bone.

Direktur LSM PUSDAM, Dedi Hamzah, juga meminta ketegasan Bupati Bone untuk turun tangan melakukan pengawasan dan pemantauan terkait permasalahan bantuan sosial tersebut.

Penulis : Burhan HamzahEditor : Yusdi Muliady

TerPopuler