Skorsing RDP Soal Legalitas Tambang, Mahasiswa Demo DPRD Kolut

Skorsing RDP Soal Legalitas Tambang, Mahasiswa Demo DPRD Kolut

Rabu, 06 Januari 2021,
KOLUT, SULAWESINEWS.COM - Sejumlah mahasiswa dan pemuda  yang menamakan dirinya GER-AH  (Gerakan Akhir Tahun) Kolaka Utara, mengelar aksi demonstrasi di kantor DPRD Kolaka Utara (Kolut), Selasa (5/1/2021).

Dalam aksinya, mereka menuntut pihak perusahaan PT Kurnia Mining Resources karena diduga melakulan penambangan secara ilegal di Kecamatan Batu Butih, Kolaka Utara.

Ismu Saad, selaku koordinator aksi menyebutkan jika pihaknya merasa kecewa dengan Ketua DPRD Kolut, Buhari Djumas.

Pasalnya, Ismu menilai Ketua DPRD sudah melakukan skorsing secara sepihak saat digelar dengar pendapat (RDP), dan itu sebuah bentuk keberpihakan terhadap perusahaan tambang tersebut.

"Kami dari mahasiswa sangat kecewa dengan tindakan Ketua DPRD yang telah melakuakan skorsing secara sepihak tanpa mendengarkan pendapat kami dari mahasiswa. Bahkan kami menilai apa yang dilakukan ketua DPRD Kolaka Utara hari ini, sifatnya ada keberpihakan terhadap perusahaan PT Kurnia Mining Resources (PT KMR)," ungkap Ismu.

Selain itu, disebutkan, kekecewaan lainnya terhadap ketua DPRD Kolaka Utara karena permintaannya tidak diindahkan untuk meminta data legalitas yang dimiliki PT Kurnia Mining Resources yang alasannya tidak sempat dibawa.

"Ini hal yang aneh, karena sebelumnya kami telah bersurat ke DPRD terkait aksi tuntutan kami. Namun pihak PT Kurnia Mining Resources tidak membawa dokumen legalitas mereka, atau jangan-jangan mereka tidak punya legalitas," jelas Ismu.

Sementara itu, Ketua DPRD Kolut Buhari Djumas menyebutkan permasalahan yang terjadi pada rapat tersebut mengenai data (legalitas) dari PT KMR agar ditunjukkan pada mahasiswa.
 
"Tapi karena pihak PT KMR tidak membawa dokumen yang diminta oleh mahasiswa mengenai izin jetty yang diduga ilegal. Sehingga saya skorsing sidang karena biar diteruskan tidak akan ada penyelesaian," ujar Buhari.

"Tapi bukan berarti tidak mengindahkan tuntutan adek-adek mahasiwa, tapi saya akan mengatur ulang jadwal pertemuan kembali antara PT KMR dengan aliansi pemuda dan mahasiswa," terangnya.

Buhari menjelaskan, dirinya juga sudah meminta pihak perusaahan dan Syahbandar agar segera melengkapi data-data (dokumen) saat pertemuan selanjutnya sesuai yang menjadi tuntutan mahasiswa.

"Jika data (legalitas) yang diminta tidak mau dimunculkan, atau mereka tidak memiliki dokumen yang legal, maka saya serahkan persoalan ini kepada Polres Kolaka Utara untuk ditindaki. Bahkan, buka cuma PT KMR, tapi semua perusahan tambang yang tidak memiliki izi yang beroperasi di Kolaka Utara agar ditindak semua sesuai undang-undang yang berlaku," jelas Buhari.

Pihak PT KMR yang diwakili humasnya, Ahyar, menegaskan bahwa PT KMR tidak pernah melakukan penambangan ilegal seperti yang dituduhkan para pendemo.

Menurut Ahyar, pihak PT KMR telah bekerja sesuai koridor yang ada. Karena seandainya PT KMR ilegal, tidak mungkin perusahaan tersebut bisa beraktivitas.

"Maka untuk menjawab tuntutan dari mahasiswa yang mengelar aksi di Kantor DPRD Kolut, saya minta diberikan waktu untuk menghadirkan direksi perusahan PT Mining Resources, dan sekaligus bisa memunculkan data sesuai tuntutan dari adik-adik mahasiswa," tegas Ahyar. (Andi Momang)

TerPopuler