Kejari Kolut Tetapkan Dua Tersangka Korupsi Lahan Makam

Kejari Kolut Tetapkan Dua Tersangka Korupsi Lahan Makam

Senin, 15 Februari 2021,

KOLUT, SULAWESINEWS.COM - Kejaksaan Negeri Lasusua menetapkan dua orang tersangka atas dugaan kasus korupsi pengadaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang seluas satu hektar dengan nilai Rp 350 juta yang berlokasi di Desa Pitulua Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) tahun anggaran 2018.

Kedua tersangka berinisial Fi dan Fa, masing-masing sebagai penanggung jawab pengguna anggaran dan sebagai pelaksana kegiatan. Keduanya merupakan aparatur sipil negara (ASN).


"Hari ini kita akan melaksanakan press rilis dari hal penyidikan kita terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau pemakaman yang berada di desa Pitulua," kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kolaka Utara, Teguh Imanto, kepada wartawan, Senin (15/2/2021).


Teguh menjelaskan, sebelumnya, pihaknya juga sudah melakukan ekspose kasus tersebut.


"Dari hasil ekspose itu, telah kita dapatkan suatu peristiwa dugaan adanya tindak pidana, di mana dari peristiwa itu yang pertama adalah secara garis besar kasus posisinya adalah bahwa di tahun 2018 itu pemerintah daerah Kolaka Utara mengadakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum salah satunya adalah untuk pemakaman umum," jelasnya.


"Dari hasil penyidikan, kami mendapatkan gambaran dugaan tindak pidana korupsi diantaranya yang pertama adalah bahwa ternyata lahan yang rencana mau dijadikan pemakaman tersebut ternyata menurut kordinatnya dari letak tanah itu ternyata masuk di kawasan hutan lindung," ujar Kajari.


Dikatakannya, atas kasus tersebut negara mengalami kerugian dari transaksi pembayaran seluas tanah. Karena tenyata tanah tersebut masuk kawasan hutan.


"Yang kita sudah pegang adalah keputusan surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) tahun 2017. Tanah tersebut masuk kawasan hutan, jadi kami berkesimpulan kami dan menganggap bahwa daerah mengalami kerugian," ungkap Kajari.


Sementara dari hasil penyidikan, kata Kajari, banyak ketimpangan atau kesalahan yang dilakukan diantaranya, tidak meminta izin khusus kepada Bupati tentang pengadaan itu.


"Seharusnya pegadaan (makam) itu sesuai tata ruang yang ada di Kolaka Utara. Seharusnya kuasa pengguna anggaran atau pelaksana kegiatan meminta izin khusus kepada bupati, ternyata izin khusus itu tidak ada," jelasnya Kajari.


Selain tidak mengikuti regulasi yang ada, juga ternyata telah dilakukan transaksi serta pembayaran tanah. Namun faktanya, tanah itu masih tanah kawasan hutan. (Andi Momang)

TerPopuler