Diduga Terlibat Korupsi Lahan Kuburan, Kades di Kolut Jadi Tersangka

Diduga Terlibat Korupsi Lahan Kuburan, Kades di Kolut Jadi Tersangka

Selasa, 16 Maret 2021,

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kolut, Teguh Imanto SH M Hum, dalam kegiatan konferensi pers 

KOLUT, SULAWESINEWS.COM -
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), kembali menetapkan satu orang tersangka dalam lanjutan penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi, pengadaan lahan untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang berlokasi di Desa Pitulua Kecamatan Lasusua.


Dengan ditetapkan satu orang tersangka baru ini, maka dalam kasus ini Kejari Kolut telah menetapkan 3 orang tersangka.


Sebelumnya dua tersangka yang ditetapkan masing-masing berinisial Fi dan Fa. Tersangka Fi selaku kuasa pengguna anggaran (KPA), dan tersangka Fa selalu pelaksana kegiatan di lapangan. Keduanya merupakan aparatur sipil negara (ASN).


Tersangka baru dalam kasus dugaan Tipikor pengadaan lahan TPU ini yakni, Sunardi, yang saat ini menjabat Kepala Desa (Kades) Watuliu Kecamatan Lasusua, Kolaka Utara.


Penetapan tersangka terhadap oknum Kades ini, ditegaskan langsung Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kolut, Teguh Imanto SH M Hum, dalam kegiatan konferensi pers yang digelar di Kantor Kejari Kolut Senin (15/3/2021). 


"Terkait penetapan status tersangka terhadap saudara S telah saya terbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik) terhadap tersangka S, yakni Surat Perintah Nomor 110/P.3.16/FD.2/03/2021 tertanggal 15 Maret 2021," tegas Kajari. 


Dalam keterangan persnya, Kajari menuturkan, penetapkan tersangka terhadap oknum kades tersebut berdasarkan hasil ekspose pada Jumat 12 Maret lalu.


Dikatakan, dari alat bukti yang ditemukan penyidik, yang bersangkutan ditemukan terlibat langsung dalam transaksi jual beli tanah untuk pengadaan lahan TPU dimaksud, mulai dari proses administrasi pengadaan tanah, upaya merekayasa administrasi pengadaan tanah, hingga proses penerimaan uang. 


Dalam kesempatan tersebut, Kajari juga menegaskan pihaknya terus berupaya melakukan pemulihan kerugian keuangan negara sesuai instruksi Jaksa Agung RI. Dan sepanjang penanganan kasus ini, Kajari menegaskan, sejauh ini penyidik sudah mengamankan uang sejumlah Rp 30 juta. 


"Di samping terus menggali kasus ini, semoga kedepan kita bisa terus melakukan upaya pemulihan kerugian keuangan negara," tandas Kajari. 


Terkait kronologis kasus ini, dalam kegiatan konferensi pers sebelumnya, Kajari memaparkan, pada tahun 2018 lalu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolut, melalui Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, melakukan pengadaan lahan untuk TPU yang berlokasi di Desa Pitulua Kecamatan Lasusua, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 350 juta. 


Dari hasil penyidikan yang dilakukan pihak Kejari Kolut atas proyek pengadaan lahan TPU tersebut, telah ditemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi, lantaran lahan yang rencananya akan dijadikan TPU tersebut, ternyata letak titik koordinatnya masuk dalam Kawasan Hutan Lindung (HL).


Sehingga berdasarkan hasil ekspose yang dilakukan pihaknya, disimpulkan dalam kasus ini daerah telah mengalami kerugian keuangan senilai Rp 350 juta. (Andi Momang)

TerPopuler