Daftar Bansos 2022 yang akan Cair, Anda Kebagian yang Mana?

DAFTAR BANSOS KLIK TOMBOL INSTAL DI ATAS ATAU TOMBOL DI BAWAH INI

Advertisement

 

Program Bantuan Sosial Masih Berlanjut

Advertisement

Saat ini Pandemi Covid-19 masih melanda. Hal inilah yang menjadi faktor utama perlambatan  kenaikan pergerakan perekonomian Indonesia. Dan saat ini pun, fokus pemerintah masih dalam upaya dalam proses penanggulangan dan pengendalian virus Corona tersebut.

Advertisement

Kerasnya usaha pemerintah dalam proses penanggulangan ini, terlihat dari besarnya jumlah alokasi anggaran untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Program PEN ini masih tetap ada dan akan dilanjutkan di tahun 2022. Dana anggaran yang sudah disiapkan oleh Pemerintah adalah sebesar Rp 414,1 triliun. Dari anggaran tersebut, jumlah anggaran yang paling besar akan diberikan untuk pelindungan masyarakat sebesar Rp 154,8 triliun.

 

 Artinya, di tahun 2022 ini pun Dana Bantuan Sosial (Bansos 2022) kepada masyarakat masih akan diberikan oleh pemerintah bekerja sama dengan Kementrian Sosial. Adapun Bantuan Sosial yang akan dilanjutkan adalah : Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, hingga beberapa bantuan bagi pedagang kaki lima.

 

 

Program Bantuan Sosial yang dilanjutkan pada 2022

 Dengan banyaknya , maka Pemerintah memutuskan untuk tetap melanjutkan beberapa Program Bantuan Sosial yang sebelumnya sudah berjalan pada tahun-tahun sebelumnya. Ada sekitar 7 jenis Program Bantuan Sosial yang akan dijalankan oleh Pemerintah pada tahun 2022 ini.

 

 

Berikut daftar Bantuan Sosial yang akan cair di tahun ini:

 

 1. Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk 10 juta penerima

 PKH adalah program yang telah dilaksanakan Pemerintah sejak sejak tahun 2007. Masyarakat yang masuk dalam kriteria keluarga miskin dan beberapa kriteria yang telah di tentukan, akan mendapat bantuan dana pada periode tertentu selama tahun 2022.

PKH adalah program dana bantuan yang membantu masyarakan miskin/rentan miskin untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi,perawatan, dan pendampingan.

Advertisement

 

Baca info selengkapnya mengenai Program Bansos PKH disini :

 

 

2. Program Kartu Sembako / BPNT untuk 18,8 juta penerima

 Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau yang biasa di sebut sebagai Bansos Sembako, Adalah merupakan program pemerintah untuk bantuan sosial pangan yang disalurkan secara non tunai setiap bulannya kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Saat ini jumlah anggaran yang telah disediakan oleh pemerintah adalah  senilai Rp43,6 triliun. Anggaran ini akan dimanfaatkan untuk jumlah kuota 20 juta orang penerima. Dalam pelaksanaannya masing-masing KPM akan mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau disebut Kartu Sembako senilai Rp200.000 per bulan

 

Baca info selengkapnya mengenai Program Kartu Sembako BNPT disini :

 

 

 

3. Program Kartu Prakerja

 Kartu Prakerja adalah program bantuan biaya pelatihan kerja bagi masyarakat Indonesia yang ingin memiliki atau meningkatkan kemampuan dan keterampilannya, khususnya bagi yang belum memiliki pekerjaan.

Program ini akan diberikan kepada warga Indonesia yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan dari program ini. Program Bantuan ini dengan nilai sebesar Rp 600.000/bulan, dan akan diberikan selama 3 bulan berturut-turut.

 

Baca info selengkapnya mengenai Program Kartu Prakerja disini :

 

 

4. Dukungan program jaminan kehilangan pekerjaan

 Pemerintah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek,  akan meluncurkan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) pada bulan Februari 2022.

Dikutip dari laman bpjsketenagakerjaan.go.id, Program JKP adalah program jaminan yang akan diberikan kepada para pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Program bantuan ini akan berupa manfaat uang tunai, beragam akses informasi pasar kerja, dan bermacam jenis pelatihan kerja.

Program ini diselenggarakan dengan tujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja/buruh kehilangan pekerjaan.

Diharapkan para Pekerja/buruh masih bisa memenuhi kebutuhan dasar hidup sehari-hari dengan layak saat terjadi risiko akibat pemutusan hubungan kerja.

Diharapkan dengan dengan bertambahnya pengetahuan dan keterampilan, para pekerja / buruh yang terkena PHK ini bisa mencari dan mendapatkan pekerjaan baru secepatnya.

 

Baca info selengkapnya mengenai Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan disini :

 

 

5. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa

Pemerintah menyelenggarakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat Desa selama masa pandemi covid-19. Anggaran BLT Desa ini akan  diambil dari alokasi dana desa di masing-masing wilayah. Besaran manfaat yang akan diterima adalah sebesar Rp 600.000 per KK.

Bantuan ini akan diberikan selama 3 bulan dan dimulai dari bulan April 2020. Proses pencairan BLT Desa ini akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing desa. Ada yang diberikan bantuan secara tunai maupun nontunai.

Kriteria warga desa yang berhak menerima bantuan ini adalah warga desa kehilangan mata pencaharian karena terdampak Covid-19. Selain itu warga desa yang belum menerima bantuan perlindungan sosial lainnya dari pemerintah. Artinya, masyarakat desa yang sudah mendapat program bansos lainnya dari pemerintah, maka tidak diperbolehkan untuk mendapat BLT dana desa.

Pemerintah juga memastikan untuk masyarakat desa yang tidak memiliki nomor induk kependudukan (NIK/KTP) tetap akan bisa mendapatkan BLT dana desa. Setiap warga desa yang akan mendapatkan BLT dana desa, harus terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial. Data inilah yang akan digunakan sebagai acuan untuk mengetahui masyarakat tersebut sudah mendapat bantuan sosial (bansos) atau belum.

 

Baca info selengkapnya mengenai Program BLT disini :

 

 

6. Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima (BT-PKLW)

 Program Bantuan dari Pemerintah ini adalah merupakan bentuk dukungan bagi para pelaku usaha di tengah masa pademi Covid-19 ini, khususnya sektor usaha mikro (UMKM).

Bantuan ini khususnya menyasar para PKL dan warung yang berada di kabupaten/kota. Dimana Kabupaten/kota tersebut telah menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 yang sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 dan Nomor 28 Tahun 2021. Dimana para PKL ini belum pernah mendapatkan bantuan melalui skema Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM).

Program BTPKLW ini diharapkan selain sebagai kompensasi atas kerugian ekonomi akibat pembatasan (PPKM), tetapi juga diharapkan menjadi sinyal penggerak kebangkitan kembali ekonomi masyarakat di tingkat bawah.

 

Baca info selengkapnya mengenai Program BT-PKLW disini :

 

 

7.Program Bantuan untuk Penduduk Miskin Ekstrim

Program Pemerintah ini dilaksanakan untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem di 35 kabupaten prioritas, di 7 provinsi dengan 24 kabupaten di antaranya berada di wilayah pesisir.

Adapun pada 2022, pemerintah juga akan memperluas wilayah cakupannya dengan menanggulangi kemiskinan ekstrem di 212 kabupaten dan kota di 25 provinsi dengan 147 kabupaten dan kota, di antaranya adalah yang berada di wilayah pesisir.

Dari total 147 kabupaten/kota di wilayah pesisir tersebut, terdapat sekitar 1,3 juta penduduk miskin ekstrem yang akan ditangani oleh pemerintah. Atau sejumlah 12,48 persen dari total penduduk miskin ekstrem di Indonesia yang mencapai 10,86 juta jiwa.

 

 

Baca juga : Investasi Jangka Panjang : Contoh Jenis Instrumen Investasi

 

Advertisement

✅REKOMENDED:  Ada Kabar Terbaru Soal Omicron, Buat Kamu Pengguna Vaksin Sinovac